PETISI !! Kebijakan untuk PPPK Teknis bagi yang tidak lolos Passing Grade (PG)

Sejak diselenggarakannya Seleksi CPNS 2017 hingga PPPK 2022 oleh BKN, prioritas pemerintah selalu diperuntukan bagi lulusan Guru dan Tenaga Kesehatan, dalam perencanaan PPPK 2023 pun demikian.

guru dan tenaga kesehatan diberikan kuota yang besar tiap tahunnya. walau tidak lulus dalam seleksi CPNS/PPPK dan kuota formasinya hangus, masih ada kesempatan untuk tahun berikutnya.  selain itu mereka juga diberikan banyak keuntungan berupa afirmasi tambahan berdasarkan usia, lokasi penempatannya dan lainnya sehingga dapat lebih mudah lolos seleksi.

dilain sisi, lulusan yang tidak tergolong dalam rumpun ilmu kesehatan dan keguruan (yang dikategorikan menjadi “tenaga teknis”), selalu dijadikan anak tiri oleh pemerintah.
kuota formasi yang diberikan dalam seleksi CPNS/PPPK untuk tenaga teknis selalu kecil. beberapa formasi tertentu hanya diberikan 1 quota atau bahkan tidak sama sekali tiap tahunnya padahal pelamarnya bisa sampai ratusan per instansi.

apakah dalam pelaksaan tugas di bidang kesehatan dan pendidikan hanya membutuhkan guru dan tenaga kesehatan saja?  tentu saja tidak.
tenaga teknis juga banyak yg berkontribusi di bidang kesehatan dan pendidikan serta dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan. namun tidak pernah diprioritaskan.

pada Seleksi PPPK Teknis 2022, banyak peserta yang tidak lolos Passing Grade (PG) karena soal-soal kompetensi teknis tidak relevan dengan jabatannya dan standar PG tinggi. hal ini membuat sehingga banyak formasi yg kosong. di beberapa lokasi ujian dan formasi jabatan juga mengalami hal serupa.
Selain itu afirmasi tambahan hanya diberikan untuk 30 formasi saja pada seleksi PPPK 2022 (sesuai Kepmempanrb no. 970 tahun 2022) dan persyaratannya untuk mendapat afirmasi tersebut dinilai tidak adil karena rata-rata membutuhkan sertifikat kompetensi dari kementerian dan lembaga tertentu saja.

Beberapa Instansi yang menyelenggarakan seleksi tambahan memberi peluang sehingga peserta yang tidak lolos PG masih dapat berjuang untuk formasi yang ada. namun bagi instansi yang tidak menyelenggarakan seleksi tambahan maka kuota yang ada akan kosong begitu saja jika tidak ada yang lolos PG.

oleh karena itu kami meminta kepada bapak/ibu pemangku kepentingan terutama Menteri PANRB agar mmberikan kebijakan bagi kami yang tidak lolos PG agar kuota PPPK teknis tidak terbuang sia-sia.

adapun opsi kebijakan yang kami tawarkan sebagai solusi yaitu :

  • Opsi 1 : Memberlakukan sistem ranking untuk peserta yang tidak lolos PG. peserta yg sudah lolos PG tetap menjadi prioritas utama untuk kuota formasi yang tersedia.
    syarat tambahan untuk perankingan (agar dapat menyaring peserta yg kompeten dan berkualitas saja yang masuk perankingan) :

    • Lulus PG pada soal kompetensi managerial, sosio-cultural dan wawancara. (hanya tidak lulus pada soal kompetensi teknis)
    • Nilai kumulatif keseluruhan yang dimiliki peserta tidak boleh kurang dari nilai total kumulatif dari PG terendah yaitu 334. (didapatkan dari standar PG paling kecil untuk kompetensi teknis yaitu 180, ditambah dengan nilai PG dari gabungan kompetensi managerial dan sosial-cultural yaitu 130 dan ditambahkan dengan nilai PG untuk wawancara yaitu 24)
  • Opsi 2 : Melakukan Penurunan Passing Grade sebanyak 30% (contohnya PG untuk pranata komputer ahli/terampil adalah 293, sehingga jika diturunkan 30% akan menjadi 205).

Semoga petisi ini dapat didengarkan oleh bapak Presiden RI, Menteri PANRB dan DPR RI.

 

Dukung petisi ini dengan tagar #KebijakanPPPKTeknis2022 agar suara kita dapat didengar oleh para pemangku kepentingan di Indonesia.

Langkah Untuk Mengisi PETISI :
KLIK DISINI

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Postingan Lainnya

ASN
abachannel

SIBANGKODIR BPSDM Pemprov Jatim

Dalam rangka penguatan IP ASN melalui Peningkatan Dimensi Kompetensi ASN. LATAR BELAKANG Profesionalitas merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan

Read More »

Temukan Kami Di Telegram