Verifikasi dan Validasi Administrasi bagi Guru Peserta Pendidikan Guru Penggerak (PGP) Angkatan 1 s.d. 7

Assalamualaikum wr.wb. Berikut ABA Channel akan menginfirmasikan tentang Surat Edaran Dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset Dan Teknologi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Informasi Verifikasi dan Validasi Administrasi bagi Guru Peserta Pendidikan Guru Penggerak (PGP) Angkatan 1 s.d. 7, berikut informasinya : Dalam rangka persiapan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan Tahun 2023, Direktorat Pendidikan Profesi Guru akan melaksanakan verifikasi dan validasi (verval) administrasi bagi guru-guru di seluruh Indonesia secara bertahap. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan beberapa informasi sebagai berikut.
  1. Bagi peserta Pendidikan Guru Penggerak (PGP) Angkatan 1 s.d. 7 agar melakukan verifikasi dan validasi berkas calon peserta PPG Dalam Jabatan tahun 2023 (Peserta Verval Sasaran 4).
  2. Persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:
    • terdaftar sebagai peserta verval yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal GTK;
    • terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
    • memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
    • masih aktif sebagai guru atau guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah;
    • sehat jasmani dan rohani;
    • berkelakuan baik;
  3. berusia setinggi-tingginya 58 tahun pada tanggal 31 Desember 2023. Persyaratan administrasi agar diunggah melalui laman https://ppg.kemdikbud.go.id menggunakan akun SIMPKB masing-masing. Persyaratan administrasi dan daftar linieritas tertera pada Lampiran II dan III.
  4. Pendaftaran verval administrasi dilakukan mulai tanggal 22 Februari 2023 sebagaimana jadwal terlampir.
  5. Bagi guru dalam jabatan yang:
    • belum lulus Uji Tulis Nasional PLPG verval akan dilaksanakan setelah verval peserta sasaran 4 selesai;
    • belum termasuk kategori peserta verval sasaran 1 s.d. 4 mohon menunggu informasi berikutnya dengan memantau laman https://ppg.kemdikbud.go.id dan akun SIMPKB masing-masing secara berkala.
Selanjutnya kami mohon bantuan Saudara untuk menyampaikan informasi di atas kepada guru sesuai kewenangannya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Rekapitulasi Jumlah Peserta Verval Guru Peserta PGP Angkatan 1 s.d. 7 (Peserta Verval Sasaran 4) per Provinsi

No Provinsi Guru Peserta PGP (Angkatan 1 s.d. 7)
1. DKI Jakarta 119
2. Jawa Barat 1.001
3. Jawa Tengah 912
4. D.I. Yogyakarta 53
5. Jawa Timur 1.262
6. Aceh 261
7. Sumatera Utara 579
8. Sumatera Barat 220
9. Riau 260
10. Jambi 142
11. Sumatera Selatan 260
12. Lampung 327
13. Kalimantan Barat 178
14. Kalimantan Tengah 93
15. Kalimantan Selatan 147
16. Kalimantan Timur 85
17. Sulawesi Utara 71
18. Sulawesi Tengah 150
19. Sulawesi Selatan 318
20. Sulawesi Tenggara 81
21. Maluku 186
22. Bali 87
23. Nusa Tenggara Barat 281
24. Nusa Tenggara Timur 388
25. Papua 77
26. Bengkulu 68
27. Maluku Utara 56
28. Banten 184
29. Kepulauan Bangka Belitung 29
30. Gorontalo 81
31. Kepulauan Riau 69
32. Papua Barat 30
33. Sulawesi Barat 72
34. Kalimantan Utara 13
Total 8.140
  1. Persyaratan Verifikasi dan Validasi (Verval) Administrasi bagi Guru Peserta Pendidikan Guru Penggerak (PGP) Angkatan 1 s.d. 7 (Peserta Verval Sasaran 4) Syarat Administrasi bagi Guru yaitu:
    1. hasil pindai/scan ijazah S-1/D-4 (asli/fotokopi legalisir Perguruan Tinggi), bagi guru yang memiliki ijazah S-1 atau yang setara dari luar negeri melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen
    2. hasil pindai/scan SK Pengangkatan Pertama sebagai guru yang diangkat sampai dengan tanggal 1 Januari 2020 (asli/fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota).
    3. hasil pindai/scan (asli/fotokopi legalisir) dokumen sesuai dengan status kepegawaian sebagai berikut:
      • SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS (asli/fotokopi legalisir dinas pendidikan Prov/Kab/Kota/BKD)
      • SK Pengangkatan PPPK yang masih berlaku setidaknya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 bagi guru PPPK (asli/fotokopi legalisir dinas pendidikan Prov/Kab/Kota/BKD)
      • SK Pengangkatan 2 (dua) tahun terakhir (2021/2022 dan 2022/2023) bagi guru non ASN di sekolah negeri (asli/fotokopi legalisir dinas pendidikan Prov/Kab/Kota/BKD)
      • SK Pengangkatan 2 (dua) tahun terakhir (2021/2022 dan 2022/2023) bagi guru non ASN di sekolah yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (asli/fotokopi legalisir ketua yayasan)
    4. hasil pindai (scan) SK pembagian tugas mengajar terakhir tahun ajaran 2022/2023 (asli/fotokopi legalisir Kepala Sekolah).
    5. hasil pindai (scan) pakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi meterai 10.000 (format terlampir).

  1. Syarat Administrasi bagi Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah yaitu:
    1. hasil pindai (scan) ijazah S-1/D-4 (asli/fotokopi legalisir Perguruan Tinggi), bagi guru yang memiliki ijazah S-1 atau yang setara dari luar negeri melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen
    2. hasil pindai (scan) SK Pengangkatan Pertama sebagai guru yang diangkat sampai dengan tanggal 1 Januari 2020 (asli/fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota).
    3. hasil pindai (scan) SK Pengangkatan terakhir sebagai Kepala Sekolah (asli/fotokopi legalisir). SK Pengangkatan tersebut dilegalisir oleh:
      • Dinas Pendidikan atau Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota bagi Kepala Sekolah yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
      • Ketua Yayasan bagi Kepala Sekolah yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
    1. Hasil pindai (scan) pakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi meterai 10.000 (format terlampir).
Infoermasi lebih lanjut bisa unduh file berikut dibawah ini :  
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Postingan Lainnya

Temukan Kami Di Telegram